IDota2Pro - Komunitas Dota 2 Online Indonesia!

Loading . . .

Home » , » Kumpulan Contoh Judul Skripsi Hukum Terbaru Lengkap

Kumpulan Contoh Judul Skripsi Hukum Terbaru Lengkap

Written By Norman Enkabara on Jumat, 28 November 2014 | 13.02

Iklan Baris Lowongan Kerja Malang
Binggung mencari lowongan kerja di daerah malang? Langsung saja kunjungi disini
www.lowongankerja87.weebly.com
Pasang Iklan Baris
Pasang iklan baris Murah dan menyediakan layanan pemasangan iklan banner.
www.LivaKara.com
Kumpulan Contoh Judul Skripsi Hukum Terbaru Lengkap :
1. Analisa Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
2. Analisa hukum perbandingan pembagian sisa hasil usaha dalam badan usaha koperasi dengan pembagian#
3. Analisis perjanjian distributor antara PT X dengan PT. Y ditinjau dari aspek hukum perjanjian Ind#
4. Analisis yuridis terhadap dugaan persaingan usaha yang tidak sehat dalam membangun dan penggunaan#
5. Aspek hukum perjanjian dalam surat penawaran pemberian kredit dan perjanjian kredit modal kerja d#
6. Aspek Hukum Persaingan Usaha Dalam Persekongkolan
7. Benturan hukum dalam penyelesaian piutang Bank BUMN (Analisis penyelesaian piutang Bank Mandiri)#
8. Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana
9. Hubungan Consumer Relations Yang Dilakukan Guest Relations Officer Dengan Minat Kunjungan Pada The Aryaduta Suites Hotel Semanggi Jakarta
10. Kewenangan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Pada Perkara Korupsi (Tentang KPK)#
11. Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
12. Kontrak versus undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Analisis pengecualian#
13. Kriminalisasi Kumpul Kebo ( Samen Leven ) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
14. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 Di Kejaksaan Negeri Semarang
15. Pelindungan Bagi Pekerjaburuh Pada Dinas Kebakaran Kota Mataram
16. Pembinaan Koperasi Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoper...#
17. Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus Gugatan Negara Terhadap Soeharto Dan Yayasan Supers...#
18. Penerapan Perjanjian Baku Dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah (Dirham Card) Oleh Bank Da...#
19. Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sejak Berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman
20. Penggunaan Barang Bukti Dalam Menentukan Kualifikasi Pengedar Atau Pemakai Pada Pidana Narkotika#
21. Penilaian Judex Jurist Terhadap Putusan Bebas Murni Dlm Perkara Korupsi#
22. Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal#
23. Peran Dpr Dalam Pengangkatan Duta Besar Ri Setelah Perubahan UUD 1945
24. Peranan Business Software Alliance (BSA) Dalam Penanganan Pembajakan Software
25. Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba
26. Peranan Penyidik Dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHP
27. Peranan Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja Di PT Apac Inti Corpora
28. Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Kapal Laut Menggunakan Sistem Container
29. Perlindungan Investor Dalam Aksi Pembelian Kembali Saham Melalui Pasar Modal#
30. Perlindungan Konsumen Dengan RUU Informasi Dan Transaksi Elekronik (RUU ITE).
31. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Ditinjau Dari Undang...#
32. Perubahan Perjanjian Kerja Terhadap Status Pekerja Waktu Tertentu Setelah Kenaikan Upah (Studi Kasus PT.Karya Bina Bersama)
33. Press Release Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik#
34. Skripsi Monopoli
35. Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik Atas Opini Terhadap Laporan Keuangan (Studi Kasus PT.Kimia Fa...#
36. Tanggung Jawab Konsultan Amdal Dan Akibat Hukumnya
37. Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dan Upaya Pen...
38. Tinjauan Yuridis Perbandingan Tentang Aspek Investasi Di Bidang Pertambangan Di Indonesia Antara
39. Tinjauan yuridist Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Dlm Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasar UU Perlindungan Konsumen#
40. Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
41. Tugas Pokok Bappeda Dalam Sistem Pemerintahan Daerah ( Studi Pemkab Deli Serdang)
42. Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sejak Berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman
43. Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam
44. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional
45. Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia
46. Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
47. Optimalisasi Asuransi Lingkungan Sebagai Sarana Penanggulangan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri
48. Perjanjian Kerja Terhadap Status Para Pekerja Waktu Tertentu Setelah Kenaikan Upah (Studi Kasus PT. Karya Bina Bersama)
49. Studi Tentang Provisional Agreement On The Land Boundary Between The Republik Of Indonesia And The Democratic Republic Of Timor-Leste Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian
50. Tinjauan Yuridist Terhadap Informed Consent Sebagai Dasar Dokter Dalam Melakukan Penanganan Medis Yang Berakibat Malpraktek
51. Aspek Hukum Terhadap Pembatasan Hak Atas Informasi Dikaitkan Dengan Kewenangan Negara Dalam Yurisdiksi Cyberspace
52. Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Studi Di Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Semarang
53. Prosedur Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen
54. Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Di Polwiltabes Semarang
55. Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)
56. Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Laut Oleh PT. Pelni Cabang Semarang
57. Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Asal Tanah Adat Atau Yasan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
58. Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Oleh PT. Dharma Lautan Nusantara Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Tinjauan Aspek Yuridis
59. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Legislasi Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)
60. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal
61. Pemanfaatan Tanah Untuk Peningkatan Taraf Hidup Dengan Cara Konsolidasi Tanah
62. Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)
63. Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang
64. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
65. Perbandingan Antara Standar Penyelesaian Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Sudah Terdaftar Dengan Riil Waktu Penyelesaiannya Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang
66. Mekanisme Pembebanan Hak Atas Tanah Dikarenakan Oleh Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Hak Jaminan Atas Tanah, Pendaftaran Dan Permohonan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten
67. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia
68. Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Di Perumahan Pucang Gading Kabupaten Demak
69. Tata Cara Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal
70. Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Pemasyarakatan Kaitannya Dengan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang
71. Pelaksanaan Pendaftaran Dan Penghapusan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
72. Pendaftaran Hak Tanggungan Pada Kantor Pertanahan Di Kota Semarang
73. Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
74. Peranan Dokter Dalam Proses Penegakan Hukum Kesehatan (Study Kasus Di Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang)
75. Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Di Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten
76. Jaminan Tanah Dengan Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
77. Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
78. Proses Jual Beli Tanah Dan Balik Nama Sertipikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
79. Implikasi Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kebebasan Pers Terhadap Kebebasan Pers Di Kantor Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat Semarang
80. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Semarang
81. Latar Belakang Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Wanita Serta Cara Pembinaannya Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas I A Semarang
82. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Rangka Penataan Lingkungan Di Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
83. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus
84. Kegiatan Bank Syariah Mandiri (BSM) Dalam Pemberian Kredit Mudharabah, Tinjauan Aspek Yuridis
85. Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara
86. Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Wilayah Kabupaten Demak
87. Pengawasan Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Banjarnegara
88. Peran Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kudus
89. Usaha Pelestarian Lingkungan Dalam Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Studi Kasus di Kabupaten Tegal)
90. Proses Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi (Kesalahan Prosedur) Di Lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
91. Efektivitas Pembebasan Bersyarat Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Semarang)
92. Mekanisme Pemberian Ijin Lokasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
93. Pendaftaran Hak Tanggungan Pada Kantor Pertanahan Di Kota Semarang
94. Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal
95. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
96. Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
97. Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan Di KPH Purwodadi Kabupaten Grobogan
98. Tinjauan Yuridis Sosiologis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Rembang)
99. Proses Penerbitan Penetapan Lokasi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Kendal
100. Pelaksanaan Peningkatan Hak Atas Tanah Dari Status Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Menjadi Hak Milik Di Kabupaten Kudus
101. Proses Pensertipikatan Tanah Secara Massal Swadaya Di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang
102. Proses Pensertifikatan Tanah Negara Bekas Bengkok Menjadi Tanah Hak Milik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
103. Proses Penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Polwiltabes Semarang
104. Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang
105. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Status Hak Milik Karena Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
106. Peranan Pajak Dalam Menunjang Otonomi Daerah Di Kabupaten Demak
107. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance (FIF) Kota Tegal
108. Pelaksanaan Verzet Terhadap Eksekusi Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang, Dalam Kasus Hutang Piutang Atas Hak Tanggungan)
109. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara
110. Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
111. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di UD Berkah Sedulur Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
112. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dikapal Terhadap Resiko Bahaya Di Laut Pada PT. Pelayaran Indonesia ( PELNI ) Semarang
113. Permohonan Dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Yasan (Pendaftaran Tanah Pertamakali Secara Sporadik) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal
114. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Dan Pemeriksaan Persiapan Serta Pengaruhnya Terhadap Objektivitas Hakim Tata Usahanegara Dalam Pemeriksaan Persidangan Dan Pengambilan Putusan
115. Kajian Empiris Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
116. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2004-2005 Antara Direksi Pt Perkebunan Nusantara IX Dengan Federasi Serikat Pekerja Kebun Ix Divisi Tanaman Tahunan PT Perkebunan Nusantara IX Di Pabrik
117. Praktik Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat Dan Pendaftarannya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
118. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Proda Di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
119. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kabupaten Brebes
120. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Gelandangan Di Kota Semarang
121. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
122. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Secara Massal Swadaya Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Di Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo
123. Pendaftaran Dan Pensertifikatan Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora
124. Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Di Dealer Panorama Motor Kabupaten Sragen
125. Analisa Terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Negeri Rembang
126. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
127. Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
128. Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
129. Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
130. Pos Express Cabang Semarang Terhadap Gugatan Konsumen Pengguna Jasa Pos Express Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
131. Pengendalian Penatagunaan Tanah Dan Tata Ruang Di Kota Kebumen
132. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Melindungi Anak Jalanan Dari Tindak Kekerasan Dan Upaya Peningkatan Kesejahteraannya
133. Peranan Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Kudus
134. Peranan Rumah Damai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Rumah Damai Cepoko Gunungpati-Semarang)
135. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Kajian Perkembangan Bentuk Dan Jenis Pemidanaan Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)
136. Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)
137. Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UPPT) Dalam Upaya Meningkatkan Iklim Usaha Dan Investasi Di Kabupaten Pemalang
138. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Uu No. 43 Tahun 1999 Di Kejaksaan Negeri Semarang
139. Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pada KUHAP Dan Undang-Undang Khusus Di Indonesia
140. Barang Melalui Kapal Laut Pada PT. Djakarta Lloyd
141. Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Selling Pada Masa Krisis Keuangan
142. Analisa Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
143. Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Dan Implikasi Yuridisnya
144. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tidak Digunakannya Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Perkara Pengaksesan Tanpa Ijin Data Elektronik Di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU)
145. Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana
146. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan Ham Ad Hoc Terhadap Prinsip Asas Legalitas
147. Efektivitas Peranan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Pada Kantor Ketenagakerjaan Kota Kediri)
148. Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Putusan Hakim Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
149. Hukum Bagi Pengguna Layanan Internet Banking (Studi Normatif Layanan Bagi Konsumen)
150. Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
151. Pelindungan Bagi Pekerja Buruh Pada Dinas Kebakaran Kota Mataram
152. Jawab Pengurus Terhadap Pelaksanaan Kredit Lunak Jika Terjadi Wanprestasi Pada Koperasi Fungsional (Studi Di Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI AL Surabaya)
153. Efektivitas Keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Karanganyar
154. Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Dan Hokum Nasional Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
155. Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Asas Demokrasi
156. Analisis Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, DPR, DPD Dan DPRD
157. Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
158. Studi Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Beberapa Orang
159. Pensertifikatan Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal
160. Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Studi di Polres D.I Yogyakarta)
161. Peranan Visum Et Repertum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Kotamadya Malang)
162. Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja
163. Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pekerjaan Site Akuisisi (Sitac) PT Excelcomindo Pratama Tbk antara PT Boer Properti Indonesia dengan PT Laras Surya Mandiri
164. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Malam Hari Di Easy Minimarket Jogjakarta
165. DPR Dalam Pengangkatan Duta Besar RI Setelah Perubahan UUD 1945
166. Perkembangan Pidana Penjara Dari Kuhp Ke Konsep Kuhp Baru
167. Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang
168. Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta
169. Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Di Kepolisian Resor Boyolali
170. Penentuan Pencipta Atas Lagu “23 Juli” dan Penyelesaian Sengketanya (Studi Kasus Sengketa Antara Pihak Thomas “Gigi” dan DJ. Riri melawan PT. Rapi Films)
171. Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
172. Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemilu Dan Proses Penyelesaian Perkaranya Dalam Persfektif UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD
173. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Uu No. 22 Tahun 2004
174. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia
175. Keanggotaan Indonesia Pada Bank Dunia Suatu Tinjauan Dari Segi Hukum Internasional
176. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi
177. Analisis Putusan Perkara Koneksitas Tentang Pencurian Yang Dilakukan Anggota Polri Bersama Dengan Warga Sipil
178. Dengan Sistem Al Qardhul Hasan (Benevolent Loan)
179. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2143k PID 2006 Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging
180. Kajian Kekuatan Yuridis Hasil Pemeriksaan Dokter Tentang Penentuan Status Kesehatan Terpidana
181. Fungsi Ppat Dalam Pelaksanaan Uu No 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB
182. Studi Komparasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Terdakwa Menurut Internal Security Act
183. Studi Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkam Matinya Orang yang Dilakukan oleh Pengemudi Kendaraan Umum
184. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Alat Bukti Yang Dihadirkan Penuntut Umum
185. Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lulus Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
186. Studi Evaluatif Pelaksanaan Analisis Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta
187. Analisis Permasalahan Prosedur Sita Eksekusi (Executoriale Beslag) Benda Tidak Bergerak
188. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Hak Milik No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Melalui Mediasi
189. Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal
190. Analisis Perbandingan Hukum Pengaturan Tindakan Penyadapan (Wiretapping) Sebagai Kewenangan Penyidik
191. Rehabilitasi Korban Perdagangan Anak Di Yayasan Kakak Surakarta Ditinjau Dari Aspek Viktimologi
192. Studi Tentang Pemberian Jaminan Untuk Pengajuan Sita Dalam Pemeriksaan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Semarang
193. Analisis Yuridis Bentuk Dakwaan Dan Strategi Pembuktian Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
194. Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana
195. Analisis Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hasil Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Mengenai Keharaman Bunga Bank
196. Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Terhadap Anak Nakal Di Balai Pemasyarakatan Surakarta
197. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tidak Digunakannya Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Perkara Pengaksesan Tanpa Ijin
198. Penganiayaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Lingkup Rumah Tangga
199. Studi komparasi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan putusan serta merta sebelum dan sesudah berlakunya sema
200. Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam
201. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
202. Tinjauan Yuridis Penggunaan Visum Et Repertum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Penganiayaan Yang Terjadi Dalam Pertandingan Sepakbola
203. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian
204. Analisis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur
205. Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
206. Studi Komparasi Hukum Pengaturan Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
207. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
208. Proses Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam
209. Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Dan Hukum Nasional
210. Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekusaan Kehakiman
211. Analisis Yuridis Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
212. Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Data Fisik Sertifikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
213. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
214. Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam
215. Studi Komparasi Antara Konvensi Jenewa Iv 1949 Dan Hukum Islam Mengenai Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata
216. Analisis Undang-Undang Nomor 1PnpsTahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan DanAtau Penodaan Agama
217. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Null And Void) Oleh Mahkamah Agung
218. Kajian Yuridis Perencanaan Tata Ruang Kota Dalam Kaitannya Dengan Penataan Ruang Kumuh Di Bantaran Sungai Kalianyar
219. Studi Perbandingan Hukum Mengenai Perlindungan Saksi Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
220. Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Kuhp) Dengan Hukum Islam
221. Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Putusan Judex Factie Yang Tidak Memuat Surat Dakwaan
222. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Null And Void) Oleh Mahkamah Agung Karena Hakim Pengadilan Tinggi
Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

IDota2Pro - Komunitas Dota 2 Online Indonesia!

Daftar Isi

    Memuat...
     
    Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
    Copyright © 2013. LivaKara - All Rights Reserved